JAKARTA, FAKTAPERISTIWANEWS.CO.ID – Dinamika perlawanan di kalangan aktivis dalam menyikapi kebijakan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait isu pemberantasan korupsi, kini berada di titik krusial. Meskipun arah geraknya terbelah dalam dua klaster, mereka tetap dipersatukan oleh satu titik temu: kemarahan mendalam terhadap perilaku korup para pejabat di Republik ini.
Klaster Pertama: Kritik Kritis dengan Harapan
Klaster pertama dihuni oleh mereka yang sangat vokal mengecam perilaku korup pejabat, namun masih memberikan ruang kepercayaan—meski dengan catatan—kepada Presiden untuk melakukan perbaikan.
Salah satu representasi klaster ini adalah Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris BUMN yang dikenal dengan julukan “Manusia Merdeka”. Dalam kritik tajamnya, Said Didu menyoroti masifnya praktik korupsi pejabat yang diduga berkolaborasi dengan geng di balik layar.
Meski melontarkan kritik keras, Said Didu tampak masih menyimpan harapan agar Presiden mampu memimpin perang melawan korupsi dan keserakahan oligarki. Namun, ia juga melontarkan ultimatum tegas bahwa saat ini bangsa Indonesia telah berada dalam fase “membunuh atau dibunuh” dalam konteks pemberantasan korupsi.
Klaster Kedua: Hilangnya Kepercayaan
Klaster kedua diisi oleh mereka yang telah mencapai puncak kemarahan. Mereka bukan hanya menyerang pejabat korup, tetapi juga menarik garis tegas ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Presiden.
Titik nadir kekecewaan ini terlihat nyata dalam kasus perseteruan institusi Polri versus Kejaksaan Agung (kasus Jampidsus Febrie Ardiansyah). Bagi klaster ini, peristiwa tersebut adalah bukti sahih bahwa Presiden tidak berdaya mengendalikan bawahannya dan dianggap telah tersandera oleh kepentingan oligarki.
Tokoh seperti Mayjen TNI (Purn) Soenarko secara terbuka menempatkan diri di klaster ini. Kritiknya sangat keras, bahkan mempertanyakan integritas kepemimpinan Presiden dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Bagi mereka, Presiden adalah pemegang pucuk kekuasaan yang semestinya mampu menertibkan birokrasi, bukan justru terlihat pasif atau bahkan “tersandera” oleh bawahan.
Penderitaan Rakyat di Tengah Semrawutnya Negeri
Di tengah silang sengkarut elite politik tersebut, realitas hidup rakyat kecil justru semakin terhimpit. Rakyat merasakan kontras yang sangat jauh antara penegakan hukum terhadap koruptor dengan pengejaran terhadap masyarakat kecil.
Fenomena petugas pajak yang menyisir kendaraan di SPBU, hingga ancaman larangan pembelian BBM bagi penunggak pajak, menjadi potret bagaimana negara lebih “tangkas” menekan rakyat daripada memburu para perampok uang negara di level atas.
Kondisi negeri yang kian semrawut ini memunculkan pertanyaan eksistensial bagi publik: Ke arah mana sebenarnya kapal besar bernama Indonesia ini akan dibawa?
Rakyat kini hanya bisa terdiam, menyaksikan kerusakan yang sudah mencapai level parah, sembari menunggu apakah Presiden akan memilih untuk memimpin perubahan nyata, atau justru membiarkan negeri ini terus terpuruk dalam cengkeraman korupsi yang masif. (Red)
