KAB. GARUT, FAKTAPERISDTIWANEWS.CO.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) wajib memiliki nyali besar dalam menegakkan aturan daerah. Hal itu krusial untuk mengoptimalkan penindakan hukum serta pengamanan aset milik negara di wilayah Jawa Barat.
Pesan menohok tersebut disampaikan oleh pria yang akrab disapa KDM ini saat memimpin Apel Gabungan Peringatan HUT Damkar ke-107, Satpol PP ke-76, dan Satlinmas ke-64 Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Alun-alun Garut, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Garut Kota ini dirangkaikan dengan pemusnahan massal Barang Kena Cukai Ilegal pada Rabu (24/6/2026).
“Nyali Satpol PP itu tergantung nyali kepala daerah. Kalau kepala daerahnya berani, bertanggung jawab, dan selalu berada di barisan paling depan, maka Satpol PP akan berani menyelesaikan berbagai problem untuk melahirkan tata kelola lingkungan yang bersih, indah, dan estetik,” tegas Dedi Mulyadi.
Soroti Postur Personel dan Stop Sistem Titipan
Guna melahirkan korps penegak perda yang profesional, KDM menginstruksikan perbaikan fundamental dari hulu. Sistem rekrutmen penerimaan anggota Satpol PP ke depan harus melewati seleksi yang ketat dan bersih dari praktik titipan.
Setelah lolos seleksi, para personel wajib digembleng melalui pelatihan fisik dan mental secara militan selama tiga hingga empat bulan. Langkah ini penting agar mereka memahami tugas pokok fungsi (tupoksi) sekaligus memiliki kesiapan fisik yang prima.
KDM merinci dua fokus utama penataan performa Satpol PP:
Wibawa Personel: Memiliki postur tubuh yang tegap, pakaian dinas yang rapi, serta bersepatu bersih demi menjaga marwah institusi di mata publik.
Tugas Fundamental: Berani dalam melakukan penegakan hukum di lapangan, serta fokus pada pengamanan dan pengembalian aset-aset negara yang dikuasai pihak ilegal.
Apresiasi Garda Depan Kebencanaan dan Kisah Haru Linmas 91 Tahun
Tak hanya menyoroti Satpol PP, Gubernur Dedi Mulyadi juga memberikan atensi khusus kepada petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Mereka diminta untuk selalu sigap menjadi garda terdepan saat terjadi bencana.
KDM secara khusus meminta publik dan instansi pemerintahan untuk tidak menyepelekan peran anggota Linmas di tingkat akar rumput.
“Keberadaan Linmas jangan disepelekan, dianggap hanya mengatur lalu lintas hajatan dan sekadar disuruh angkat kursi. Padahal, mereka adalah pihak yang paling pertama menghadapi masalah di tingkat desa, bekerja sukarela meski dikasih honor kecil,” ujarnya.
Suasana apel mendadak haru saat Gubernur memanggil salah satu anggota Linmas tertua bernama Iwan (91) ke depan mimbar. Iwan diketahui telah setia mengabdi menjaga keamanan desa sejak tahun 1970-an.
Meskipun sudah lansia, Iwan membuktikan loyalitasnya dengan memperagakan gerakan baris-berbaris secara sigap dan tegap di hadapan Gubernur. Atas dedikasi luar biasa tanpa pamrih tersebut, KDM langsung memberikan hadiah spontan berupa bantuan uang tunai senilai Rp50 juta kepada Iwan sebagai bentuk penghormatan negara atas pengabdiannya.
