BANDUNG, FAKTAPERISTIWANEWS.CO.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa prinsip utama dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya adalah menjamin seluruh anak mendapatkan akses sekolah tanpa terkecuali. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen agar faktor ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk menempuh pendidikan.
“Saya sebagai gubernur memiliki tugas utama untuk memastikan rakyat saya bisa sekolah. Itu prinsip dasarnya,” tegas Dedi Mulyadi, Jumat (19/6/2026).
Fokus Utama: Penyelamatan Siswa Kurang Mampu
Gubernur memetakan akses pendidikan ke dalam tiga kelompok utama di masyarakat. Kelompok pertama adalah anak dari keluarga mampu yang umumnya bebas memilih sekolah negeri maupun swasta. Kelompok kedua adalah anak berprestasi yang secara otomatis memiliki peluang besar lolos seleksi sekolah negeri.
Fokus perhatian pemerintah saat ini tertuju pada kelompok ketiga, yakni anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Kelompok ini dinilai paling rentan putus sekolah jika gagal masuk sekolah negeri.
“Yang menjadi perhatian kita adalah kelompok ini. Kalau tidak diterima di negeri, ada risiko mereka tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi masalah tersebut, Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan solusi konkret. Bagi siswa kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri, pemerintah akan memfasilitasi mereka agar bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta, lengkap dengan dukungan biaya pendidikan untuk tahun pertama.
Peta Akses Pendidikan & Solusi Pemprov Jabar
| Kelompok Siswa | Kondisi Lapangan | Langkah Kebijakan Pemprov Jabar |
| Keluarga Mampu | Memiliki akses finansial yang stabil. | Mandiri (Bebas memilih Negeri/Swasta). |
| Anak Berprestasi | Peluang lolos jalur prestasi tinggi. | Ditampung melalui sistem seleksi negeri. |
| Ekonomi Menengah Bawah | Terancam putus sekolah jika gagal di negeri. | Diberikan pendampingan & subsidi biaya tahun pertama di swasta. |
Fleksibilitas Rombel demi Masa Depan Anak
Selain menyiapkan skema bantuan ke sekolah swasta, Gubernur juga menyinggung mengenai kebijakan kapasitas rombongan belajar (rombel) yang dibuat lebih fleksibel. Meskipun aturan menetapkan angka maksimal sebagai batas atas, dalam praktiknya penyesuaian akan tetap dilakukan berdasarkan kondisi riil dan kebutuhan mendesak di lapangan.
Dedi Mulyadi meminta agar seluruh pihak memahami kebijakan ini secara menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong agar tidak menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat. Bagi Pemprov Jabar, orientasi utama dari setiap kebijakan pendidikan harus selalu berpihak pada masa depan anak.
“Pilihan kita sederhana, apakah kita ingin ada kegaduhan di sekolah atau kita pastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Saya memilih memastikan semua anak tetap sekolah,” pungkasnya.
