GARUT, FAKTAPERISTIWANEWS.CO.ID – Pengetahuan tentang kebencanaan dinilai menjadi bagian penting dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko gempa bumi dan tsunami. Hal itu menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi yang digelar BMKG Stasiun Geofisika Bandung di Kabupaten Garut, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan bertema “Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Suaidi, mengatakan kegiatan tersebut tidak bertujuan menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Sebaliknya, warga diberikan pemahaman agar mampu mengenali potensi ancaman bencana sekaligus mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi.
Menurut Suaidi, masyarakat yang memahami kondisi dan potensi bencana di wilayahnya akan lebih mudah melakukan upaya mitigasi serta mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bencana.
“Dengan memahami potensi ancaman sumber gempa, masyarakat bisa mengetahui apakah daerahnya berada dekat dengan sumber gempa. Jadi, kita bukan memberikan ketakutan atau kepanikan, tetapi membangun kesiapsiagaan bersama,” ujar Suaidi.
Ia menjelaskan, BMKG memiliki peran dalam mendeteksi aktivitas gempa serta menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada masyarakat. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan BPBD dalam mengambil langkah penanganan untuk melindungi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, BMKG juga mengenalkan aplikasi Info BMKG. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk memperoleh berbagai informasi, mulai dari cuaca, gempa bumi, hingga informasi terkait potensi tsunami.
Suaidi menuturkan, keberadaan teknologi dan sistem peringatan dini harus diikuti dengan pemahaman masyarakat. Sebab, informasi yang diterima akan lebih bermanfaat apabila masyarakat mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
Khusus untuk wilayah Garut, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai potensi sumber gempa yang berada di kawasan Garut Selatan atau yang dikenal dengan Sesar Garsela.
Menurutnya, pengenalan terhadap potensi sumber gempa di wilayah sekitar menjadi bagian penting dari edukasi kebencanaan. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui adanya ancaman, tetapi juga mampu meneruskan informasi tersebut kepada keluarga dan lingkungan terdekat.
Peserta Sekolah Lapang Gempa Bumi melibatkan para penggiat kebencanaan dan sejumlah pemangku kepentingan. Mereka diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi kebencanaan di tengah masyarakat.
“Harapannya kita bisa membangun keluarga cerdas bencana,” kata Suaidi.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V, Ade Ginanjar, mengatakan kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi menjadi sarana penting untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai langkah yang harus dilakukan saat menghadapi bencana.
Menurut Ade, masyarakat perlu memahami cara menyikapi situasi darurat, terutama setelah mendapatkan informasi atau peringatan dari alat maupun sistem peringatan dini.
“Dalam rangka sosialisasi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Tadi yang disampaikan, bagaimana ketika menghadapi bencana, dengan sebelumnya nanti ada pemberitahuan dari alat atau sistem. Tapi masyarakat sudah tahu bagaimana dia harus menyikapinya. Itu maksud tujuan sekolah ini,” ujar Ade.
Ade menambahkan, BMKG merupakan salah satu mitra Komisi V DPR RI. Karena itu, pihaknya terus mendorong penguatan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) di berbagai daerah yang memiliki potensi bencana.
Ia menyebut, dukungan terhadap pengadaan dan penambahan perangkat EWS telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI.
“Dukungan yang paling terutama itu adalah alat-alat EWS. Ini harus segera ditambah, daripada kebutuhan anggaran BMKG. Karena masyarakat di setiap daerah, bukan hanya Garut, se-Indonesia ini harus ada beberapa peta yang menjadi prioritas dipasangnya alat-alat EWS tersebut,” katanya.
Menurut Ade, dukungan tersebut telah masuk dalam kesepakatan dan kesimpulan akhir RDP Komisi V DPR RI untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Sebagai daerah yang memiliki potensi bencana, Ade mengatakan upaya mitigasi menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak ketika bencana terjadi. Menurutnya, bencana tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan datang, sehingga kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini diperlukan untuk menekan risiko korban.
“Kalau bencana kan kita tidak ada yang tahu. Itu datangnya kapan pun kita tidak ada yang tahu. Tapi dengan alat yang diupayakan oleh BMKG, ini bisa ditanggulangi sedikit persentasenya. Kalau bicara semuanya terselesaikan, ya yang namanya bencana kita tidak ada yang tahu. Tapi kita mengurangi risiko daripada bencana tersebut supaya tidak terlalu banyak korban,” ungkapnya.
Selain Sekolah Lapang Gempa Bumi, BMKG juga memiliki program edukasi lainnya, seperti Sekolah Lapang Iklim yang menyasar para petani serta Sekolah Lapang Cuaca Nelayan bagi masyarakat yang bekerja di sektor kelautan.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, BMKG berharap masyarakat semakin memahami informasi cuaca dan kebencanaan sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat serta lebih siap menghadapi berbagai potensi risiko bencana.***
