Oleh: Dede Farhan Aulawi
FAKTAPERISTIWANEWS.CO.ID – Setiap tanggal 30 April, Indonesia memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN). Di tahun 2026 ini, momentum tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat krusial bahwa transparansi adalah “napas” dari demokrasi yang sehat dan mesin penggerak utama menuju visi Indonesia Emas 2045.
Keterbukaan informasi publik bukan hanya tentang memenuhi kewajiban administratif Badan Publik dalam menyediakan data. Lebih dari itu, ini adalah instrumen untuk membangun kepercayaan (trust) antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa keterbukaan, akan muncul ruang gelap yang menjadi celah bagi prasangka, misinformasi, bahkan korupsi.
Urgensi Literasi di Era Digital
Di tahun 2026, tantangan kita bukan lagi tentang kelangkaan informasi, melainkan banjir informasi (information overload). Oleh karena itu, HKIN 2026 harus menjadi titik balik bagi Badan Publik untuk tidak hanya “membuka” data, tetapi menyajikannya dengan akurat, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat yang cerdas lahir dari akses informasi yang berkualitas. Ketika warga negara mengetahui apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan, dan bagaimana anggaran digunakan, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam pembangunan. Inilah yang kita sebut sebagai partisipasi bermakna.
Keterbukaan sebagai Budaya Organisasi
Saya sering menekankan bahwa transformasi menuju keterbukaan informasi harus dimulai dari perubahan paradigma atau mindset para pimpinan lembaga. Keterbukaan jangan lagi dianggap sebagai beban atau ancaman, melainkan sebagai aset strategis untuk meningkatkan kinerja.
Badan publik yang transparan secara otomatis akan terdorong untuk bekerja lebih profesional dan akuntabel. Di era kecerdasan buatan (AI) yang makin masif di tahun 2026, integrasi teknologi dalam layanan informasi publik menjadi keharusan agar hak masyarakat untuk mengetahui (right to know) dapat terpenuhi dalam hitungan detik.
Penutup
Menutup peringatan HKIN 2026 ini, mari kita berkomitmen untuk menjadikan transparansi sebagai budaya, bukan sekadar menggugurkan kewajiban undang-undang. Mari kita wujudkan tata kelola informasi yang inklusif, sehingga tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam mengakses hak informasinya.
Selamat Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2026. Bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih transparan, lebih cerdas, dan lebih maju.
***Nurpad***
