Bandung, Faktapersitiwanews.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino. Langkah strategis dilakukan melalui konsolidasi lintas sektor hingga ke tingkat desa guna meminimalisir dampak bencana yang diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa setiap musim membawa konsekuensi kebencanaan yang berbeda.
Baca Juga: Bangunan Misterius Blok Perumnas dan Kebon Eretan Kulon Disorot, Diduga Jadi Titik Penampungan Solar Subsidi
Jika sebelumnya fokus pada penanganan bencana hidrometeorologi saat musim hujan, kini perhatian beralih pada ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kalau kemarin kita mitigasi potensi hidrometeorologi, sekarang menghadapi kemarau panjang kita lakukan konsolidasi dengan berbagai pihak. BPBD menjadi leading sector, dan kami pastikan koordinasi berjalan hingga daerah,” ujarnya di Gedung Sate, Senin 27 April 2026.
Menurut Herman, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjalin koordinasi dengan seluruh 27 kabupaten/kota agar lebih proaktif dalam melakukan edukasi kepada masyarakat.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kewaspadaan dini, khususnya dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat saat musim kemarau.
BPBD di tingkat kabupaten dan kota juga diminta memperkuat koordinasi dengan para camat, kepala desa, hingga lurah. Tujuannya adalah mendorong deteksi dini terhadap potensi kebakaran di lapangan.
“Kebakaran biasanya meluas karena terlambat diketahui. Kalau cepat terdeteksi, bisa segera ditangani. Kita optimistis dengan semangat gotong royong masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Selain ancaman kebakaran, perhatian serius juga diberikan terhadap potensi kekeringan yang dapat berdampak langsung pada sektor pertanian.
Wilayah lumbung padi seperti Karawang dan Indramayu, khususnya kawasan Pantai Utara, menjadi prioritas pengawasan karena rawan mengalami kekurangan pasokan air saat kemarau panjang.
Herman menekankan pentingnya peran pemerintah daerah melalui dinas pertanian untuk memastikan infrastruktur irigasi tetap berfungsi optimal.
Menurutnya, kerusakan saluran air di tengah kondisi kekeringan dapat memperparah dampak yang dirasakan petani.
“Jangan sampai air terbatas, ditambah saluran rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Ini harus diantisipasi sejak awal,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jawa Barat juga telah mendorong penyaluran bantuan pompa air bagi kelompok tani. Bantuan tersebut dinilai efektif dalam mengatasi keterbatasan air, terutama dengan memanfaatkan sumber air dari sungai yang masih tersedia.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Pasalnya, Jawa Barat selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional dengan capaian produksi yang signifikan.
Herman menyebut, produksi padi Jawa Barat yang mampu menembus angka 10 juta ton gabah kering giling merupakan hasil kerja keras bersama yang harus dipertahankan.
Oleh karena itu, kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi kunci utama agar produktivitas tidak terganggu.
“Semua pihak harus proaktif agar ketahanan pangan tetap terjaga di tengah ancaman El Nino,” tuturnya.
Dengan langkah konsolidasi yang menyeluruh hingga ke tingkat desa, Pemprov Jawa Barat berharap mampu menekan risiko bencana selama musim kemarau.
Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang kian kompleks.
(Nurpad)
