Farhan Tekankan Integritas Pejabat Baru, dari Pembenahan Aset hingga Pelayanan Warga

Bandung,faktaperistiwa.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan pentingnya integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh pejabat yang baru dilantik.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, meminta para pejabat segera menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjawab tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Pesan tersebut disampaikan Farhan dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan kepala Puskesmas di lingkungan Pemkot Bandung, di Pendopo Kota Bandung, Rabu (18/11/2026).

Farhan menuturkan, setiap pejabat memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi seluruhnya harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satu pekerjaan rumah yang menjadi perhatian utama adalah pembenahan tata kelola aset daerah.

Bacaan Lainnya

Farhan secara khusus memberikan tugas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang baru, Yudi Sapto Pranowo, untuk memastikan perbaikan tata kelola aset berjalan optimal.

Ia mengungkapkan, laporan keuangan Pemkot Bandung tahun 2025 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu persoalan yang menjadi catatan adalah pengelolaan aset daerah.

“Target kita insyaallah dengan memperbaiki pengelolaan aset tersebut, di tahun 2026 laporan keuangan akan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Farhan.

Selain pembenahan administrasi dan aset, Farhan juga memberikan perhatian khusus kepada para kepala UPT Puskesmas yang baru dilantik. Ia meminta mereka memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa penolakan pasien.

Menurutnya, pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas. Para kepala UPT Puskesmas juga diminta mendukung Dinas Kesehatan dalam memperkuat upaya penanganan dan pencegahan stunting di Kota Bandung.

Farhan turut mengingatkan pejabat kewilayahan agar tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, terutama warga yang berada dalam masa transisi tingkat kesejahteraan.

Ia menyoroti masyarakat pada desil 4, 5, dan 6 yang perlu mendapatkan perhatian agar proses peningkatan kesejahteraan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan sosial.

“Tugas kitalah memastikan bahwa masyarakat yang masih tertinggal tidak boleh dibiarkan dan ditinggalkan,” jelasnya.

Farhan menambahkan, administrasi kependudukan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung ketepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah, khususnya untuk memastikan bantuan dan pelayanan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Untuk para pejabat yang ada di wilayah kerja masing-masing. Perhatikanlah semuanya satu kata yaitu integritas. Integritas dalam hal kesejahteraan, saya akan menilai keterlaluan sekali apabila pegawai pemerintah Kota Bandung masih melakukan pelanggaran dalam hal mengejar materi,” tuturnya. (red)**

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *