JAKARTA, FAKTAPERISTIWANEWS.CO.ID – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi awal terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Penjelasan komprehensif tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Jenderal Suyudi, skandal penyadapan tanpa prosedur hukum ini mulai terendus setelah muncul instruksi pembubaran grup percakapan WhatsApp (WA) serta perintah penghapusan data hasil penyadapan yang memicu kecurigaan internal.
Bermula dari Perintah Lisan Tanpa Prosedur Penyidikan
Dalam paparannya, Kapolri menjelaskan bahwa perkara ini bermula dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Saat itu, Ahrie Sonta (AS) yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring diduga mengeluarkan perintah penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik.
“Perkara ini berawal pada kurun tahun 2025 sampai dengan 2026. Ketika AS selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum,” ujar Jenderal Suyudi.
Memasuki Oktober 2026, AS diduga menginstruksikan pembubaran grup WhatsApp yang selama ini digunakan sebagai sarana penyampaian perintah penyadapan, sekaligus memerintahkan penghapusan jejak data digital pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan FriendLinks-X (PLX).
Dilaporkan ke SPKT Bareskrim dan Penetapan Tersangka
Instruksi penghilangan jejak digital tersebut justru memicu kecurigaan dari pihak pelapor. Peristiwa ini kemudian resmi dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026 dan langsung ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” papar Suyudi.
Adapun dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik tersebut diketahui terjadi di wilayah Jakarta Selatan.
Berdasarkan hasil penyidikan yang berjalan, Ahrie Sonta telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa (3/11/2026). Selain AS, penyidik juga menetapkan tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP (eks Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo), Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU).
Selain menyasar Presiden Prabowo Subianto, aksi penyadapan ilegal yang berlangsung sepanjang 2025–2026 tersebut juga diduga menargetkan sejumlah tokoh politik nasional, kalangan jurnalis, hingga pengusaha. (Red)
