oleh: Dede Farhan Aulawi
FAKTAPERISTIWANEWS.CO.ID – Dalam dinamika keamanan global yang semakin kompleks, kekuatan pertahanan suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah personel militer atau kecanggihan alutsista yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam membangun kemandirian industri pertahanannya. Dalam konteks Indonesia, kebijakan penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pertahanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pertahanan nasional. BUMN pertahanan bukan sekadar institusi ekonomi milik negara, melainkan instrumen strategis yang berfungsi menopang kedaulatan, ketahanan nasional, dan keberlanjutan sistem pertahanan negara.
BUMN pertahanan seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi Tentara Nasional Indonesia. Selama ini, ketergantungan terhadap impor persenjataan dari negara lain sering kali menimbulkan kerentanan strategis, terutama ketika terjadi embargo, tekanan politik, atau perubahan kepentingan geopolitik. Karena itu, penguatan BUMN pertahanan harus dipandang sebagai langkah untuk memperkuat kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pertahanannya sendiri secara berkelanjutan.
Kebijakan penguatan BUMN pertahanan perlu dimulai dari penataan regulasi yang memberikan keberpihakan nyata terhadap industri nasional. Negara harus menempatkan BUMN pertahanan sebagai prioritas utama dalam pengadaan kebutuhan militer domestik, selama kualitas dan spesifikasi teknis dapat dipenuhi. Kebijakan mandatory domestic procurement menjadi instrumen penting agar belanja pertahanan negara tidak hanya menjadi konsumsi anggaran, tetapi juga menjadi investasi strategis untuk memperkuat kapasitas industri nasional. Dengan demikian, setiap anggaran pertahanan yang dikeluarkan akan menghasilkan efek ganda berupa peningkatan keamanan sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, penguatan BUMN pertahanan harus didukung oleh investasi besar dalam riset dan pengembangan teknologi. Perang modern menuntut kemampuan dalam bidang kecerdasan buatan, sistem nirawak, perang siber, radar, hingga persenjataan presisi tinggi. Tanpa inovasi, industri pertahanan nasional akan terus tertinggal dari negara lain. Oleh sebab itu, sinergi antara BUMN pertahanan, perguruan tinggi, lembaga riset, dan institusi militer harus diperkuat agar tercipta ekosistem inovasi pertahanan yang berkelanjutan. Negara harus berani menempatkan riset pertahanan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar beban anggaran tahunan.
Kebijakan lainnya adalah penguatan tata kelola BUMN pertahanan agar lebih profesional, transparan, dan adaptif. Sebagai entitas strategis, BUMN pertahanan tidak cukup hanya bergantung pada penyertaan modal negara, tetapi harus memiliki kemampuan bisnis yang sehat agar mampu bertahan dalam persaingan global. Efisiensi produksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi manajemen, dan penguatan diplomasi industri menjadi faktor penting agar BUMN pertahanan tidak hanya melayani pasar domestik, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor internasional. Dengan ekspor produk pertahanan, Indonesia tidak hanya memperoleh devisa, tetapi juga meningkatkan posisi strategisnya di mata dunia.
Dalam perspektif strategi pertahanan nasional, keberadaan BUMN pertahanan juga berfungsi sebagai komponen cadangan strategis negara. Pada saat terjadi konflik atau perang, industri pertahanan domestik menjadi tulang punggung keberlangsungan operasi militer. Negara yang bergantung penuh pada pasokan luar negeri akan menghadapi risiko kelumpuhan logistik ketika jalur pasokan terganggu. Oleh karena itu, memperkuat BUMN pertahanan sejatinya adalah memperkuat daya tahan nasional menghadapi ancaman jangka panjang.
Namun demikian, penguatan BUMN pertahanan tidak boleh dilakukan secara parsial. Kebijakan ini harus menjadi bagian dari grand strategy pertahanan nasional yang terintegrasi dengan kebijakan ekonomi, pendidikan, teknologi, dan diplomasi. Pertahanan modern menuntut pendekatan menyeluruh, di mana kekuatan militer didukung oleh kekuatan industri dan kemampuan inovasi nasional. Dengan demikian, BUMN pertahanan bukan hanya pabrik alat perang, tetapi simbol kemandirian strategis bangsa.
Pada akhirnya, kebijakan penguatan BUMN bidang pertahanan merupakan langkah fundamental untuk memastikan bahwa pertahanan negara tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga kokoh dalam realitas. Negara yang mampu memproduksi kebutuhan pertahanannya sendiri akan memiliki ruang gerak strategis yang lebih luas, lebih mandiri dalam mengambil keputusan politik, dan lebih siap menghadapi perubahan lingkungan keamanan global. Karena itu, memperkuat BUMN pertahanan bukan hanya agenda ekonomi negara, melainkan bagian integral dari menjaga kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia.***
