GARUT, FAKTAPERISTIWANEWS.CO.ID || Polemik Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hegarsari di Kampung Haur Kuning, Desa Hegarsari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, akhirnya menemui titik terang. Setelah isu pencemaran lingkungan ramai di perbincangkan warga, manajemen yayasan akhirnya buka suara.
Sebelumnya, keberadaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menuai sorotan tajam. Warga mengeluh karena dapur tersebut diduga membuang limbah cair langsung ke selokan, membuat air menjadi bau, hitam, dan berminyak, hingga menyebabkan ikan-ikan di kolam warga mati mendadak dalam jumlah banyak.
“Ikan di kolam saya banyak yang mati, Pak. Airnya bau diduga dari limbah dapur itu. Kami sudah resah,” keluh warga yang terdampak.
Yang lebih mengkhawatirkan, dapur ini memiliki rekam jejak buruk. Beberapa bulan lalu, dapur ini pernah menyebabkan kasus keracunan massal hingga sempat ditutup, namun kini beroperasi kembali tanpa transparansi hasil uji lab dan tanpa surat keterangan laik higiene dari Dinas Kesehatan.
Setelah berita ini mencuat, manajemen Yayasan SPPG Hegarsari akhirnya angkat bicara. Perwakilan Yayasan, Dani Saputra, membenarkan adanya komplain keras dan kedatangan warga langsung ke area dapur mereka karena terganggu bau menyengat limbah.
Dani tidak menampik bahwa limbah dapurnya telah menimbulkan bau dan meresahkan warga.
“Besoknya kami langsung melakukan pembenahan total terhadap saluran pembuangan limbah dapur agar bau tidak lagi menyebar dan mengganggu kenyamanan warga sekitar,” ujar Dani Saputra saat dikonfirmasi. Jum’at (09/10/26).
Pernyataan ini menjadi pengakuan resmi bahwa memang ada kelalaian dalam pengelolaan limbah dapur MBG tersebut.
Namun, untuk isu yang paling liar, yakni kematian massal ikan warga akibat limbah dapur, Dani dengan tegas membantahnya.
Menurut versi yayasan, setelah dilakukan kroscek di lapangan, kematian ikan tersebut murni disebabkan oleh faktor alam, bukan kontaminasi limbah B3 dapur.
“Kalau ikan mati bukan dampak dari limbah, tapi karena kekurangan air dampak kemarau,” pungkas Dani Saputra.
Bantahan ini tentu berbanding terbalik dengan keluhan warga yang yakin ikan mereka mati setelah air selokan tercemar limbah berminyak dari dapur.
Kondisi saling klaim ini memicu kritik keras dari berbagai pihak. Publik menilai ada kejanggalan besar. Bagaimana mungkin sebuah dapur program gizi nasional yang rekam jejaknya pernah diduga meracuni siswa, bisa beroperasi kembali dan kini malah menimbulkan masalah lingkungan baru?
Pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Garut, DLH, Dinas Kesehatan, dan BGN selaku penanggung jawab program MBG kini dipertanyakan.
Publik menilai pemerintah terkesan “mandul” dalam melakukan pengawasan berlapis. Dapur yang seharusnya memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang standar dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang jelas, justru terkesan dibiarkan beroperasi tanpa evaluasi total.
Masyarakat mendesak agar Bupati Garut segera memerintahkan sidak gabungan untuk mengaudit kelayakan lingkungan dan sanitasi Dapur SPPG Hegarsari secara transparan sebelum kembali memakan korban, baik korban keracunan maupun korban pencemaran lingkungan.
