Prawita GENPPARI Dorong Desa Sukaraja Ciamis Menuju Desa Unggulan Wisata

0
74

Bandung, faktaperistiwanews.co.id – Prawita GENPPARI sebagai organisasi tempat berkumpulnya para pegiat pariwisata, secara konsisten terus melakukan pendampingan lahirnya desa – desa wisata di tanah air. Sebagai organisasi yang mandiri tentu hal tersebut bukanlah hal yang mudah karena didalamnya dibutuhkan komitmen dan kerelaan untuk berkorban, baik fikiran, tenaga, waktu maupun biaya yang harus dikeluarkan dari saku sendiri. Aneka program yang dimilikinya merupakan terobosan – terobosan yang inovatif dalam pengembangan sektor kepariwisataan, seni budaya dan pengembangan produk – produk UMKM secara komprehensif. Dalam pelaksanaannya biasanya dimulai dengan melakukan survei bersama aparatur pemerintahan desa untuk mengidentifikasi potensi wisata yang ada di suatu desa. Setelah itu memberikan feedback berupa “Saresehan Wisata” terhadap aparatur desa dan tokoh masyarakat lainnya untuk menyamakan persepsi dalam pembuatan dan pengembangan desa wisata dengan segala instrumen fasilitas kepariwisataan yang harus diperhatikan “, ujar Ketum DPP Prawita GENPPARI Dede Farhan Aulawi di Bandung, Selasa (1/3).

Hal tersebut ia sampaikan sekembalinya dari kunjungan kerja organisasi ke desa Sukaraja, kecamatan Sindangkasih kabupaten Ciamis Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut dirinya didampingi oleh jajaran pengurus lainnya, dan langsung diterima oleh Kepala Desa Sukaraja dan beberapa tokoh masyarakat desa lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Dede juga menjelaskan secara rinci latar belakang berdirinya organisasi Prawita GENPPARI sebagai langkah nyata kepedulian terhadap bangsa dan negara. Setelah itu, ia pun menguraikan panjang lebar peta pengembangan kepariwisataan di berbagai negara baik di AS, Eropa, Asia dan negara – negara lainnya. Penjelasan tersebut ia sampaikan sebagai pertimbangan objektif bahwa banyak negara saat ini yang mengandalkan pendapatan negara berbasis pada bidang kepariwisataan.

 

Bidang kepariwisataan menurutnya bisa diandalkan dalam memberikan kontribusi yang maksimal dalam menunjang pendapatan negara. Hal ini didasarkan atas fakta – fakta yang terjadi dunia. Dengan demikian, Indonesia yang memiliki jumlah dan keragaman wisata yang sangat banyak sekali dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, memiliki potensi besar dalam memulihkan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan negara. Namun demikian, tentu sosialisasi tentang pentingnya pengembangan kepariwisataan kepada seluruh lapisan masyarakat menjadi penting juga. Hal ini dilakukan guna meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat untuk turut serta menjaga dan peduli tentang kepariwisataan yang ada di desanya, dan tahu berbagai sarana dan prasarana yang harus tersedia guna menunjang kepuasan para wisatawan.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam pengembangan pariwisata. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut akan ikut menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, secara normatif memberikan batasan, bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Namun demikian, Prawita GENPPARI lebih menekankan pembangunan desa wisata berbasis gotong royong masyarakat agar keberadaan tempat – tempat wisata di desanya memberikan manfaat yang sebesar – besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ini bentuk nyata dari program ‘Community Based Tourism Development’ yang telah digagas dan dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu, tepatnya sejak tahun 2001. Ungkap Dede.

Kemudian perlu dipahami juga terkait dengan mekanisme pengalokasian DAK Fisik Bidang Pariwisata yang mengacu pada Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Alokasi DAK Fisik Bidang Pariwisata, dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pariwisata yang merupakan prioritas dan/atau kebutuhan daerah dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy document) dan dokumen elektronik (softcopy document).

Selanjutnya Dede juga menambahkan bahwa secara umum, mekanisme pengalokasian DAK didasarkan pada usulan daerah yang telah diverifikasi dan dinilai kelayakannya oleh :

1. Kementerian Pariwisata terkait data teknis usulan DAK, target output kegiatan dan satuan biaya yang disetujui;

2. Kementerian PPN/Bappenas terkait prioritas kegiatan dan lokasi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP); dan

3. Kementerian Keuangan sesuai dengan satuan biaya, indeks kemahalan konstruksi dan kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata mencakup Pembangunan Fasilitas Pariwisata yang diharapkan dapat menciptakan kenyamanan, kemudahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata. Adapun menu Pembangunan Fasilitas Pariwisata dimaksud antara lain meliputi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Peningkatan Amenitas Pariwisata, misalnya Pembangunan pusat informasi wisata/TIC (Tourism Information Center) dan perlengkapannya, Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet, Pembuatan gazebo, Pemasangan lampu taman, Pembangunan panggung kesenian/pertunjukan, Pembangunan kios cenderamata, Pembangunan tempat ibadah, Pembangunan gapura identitas, Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah, dan sebagainya.

“ Saresehan wisata singkat yang dilakukan di balai desa Sukaraja tersebut merupakan tahap awal dalam membuka wawasan dan sekaligus menyamakan persepsi antara seluruh aparatur desa dan para tokoh masyarakat lainnya. Dengan harapan pembangunan kepariwisataan di desa sukaraja bisa berjalan lancar dengan adanya partisipasi kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pendampingan teknis agar desa sukaraja menjadi desa wisata unggulan di sebelah barat kabupaten Ciamis yang dilalui dengan jalan strategis penghubung jalur Jawa Barat dengan Jawa Tengah melalui jalur selatan “, pungkas Dede mengakhiri keterangan.(red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini