Praktisi Hukum Meminta CV. MBS Harus Menepati Janji Kepada Warga

1
49

Kobar, Faktaperistiwanews.co.id – CV. Mandiri Bangun Sentosa (MBS) yang beralamat di Jalan Ahmad Wongso No.89 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dipinta Praktisi Hukum, Khoirul Amin agar menepati janjinya kepada warga BTN Taman Anggrek ll, Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai untuk merealisasikan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos).

Karena hal itu sesuai dengan Peraturan mengenai perumahan yang diatur dalam UU NO. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 1 tahun 2011, pengertian perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Praktisi hukum yang juga Pengacara Muda Jakarta ketika dihubungi oleh media online Faktaperistiwa, Senin (23/08/2021) mengatakan, CV. MBS harus tunduk dan menjalankan perintah UU No. 1 tahun 2011 tersebut. Terkait Perumahan Taman Anggrek ll.

“Selaku Developer atau pengembang, seharusnya CV. MBS bisa memperhatikan dan merealisasikan apa yang telah diatur dalam UU, apalagi hal tersebut sudah di keluhkan oleh masyarakat, terutama terkait masalah Fasum dan Fasos,”

“Saya pun berharap kepada developer dalam membangun perumahan, agar memperhatikan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku. Sehingga dalam membangun tidak menabrak aturan yang ada, terutama keamanan dan kenyamanan masyarakat selaku penghuni harus di utamakan,” jelasnya.

Sedangkan menurut Amin, Fasum dan fasos sudah tertera jelas pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/2008. Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman, setiap pengembang wajib menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Sambung Amin, apabila pihak pengembang sudah menjanjikan namun tidak dibangun atau dibangunkan tetapi tidak sesuai dengan aturan yang ada. kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum tidak sesuai, maka dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 150 ayat (2) UU 1/2011.

Selain itu, pihak pengembang yang bersangkutan juga dapat dijerat dengan pidana berdasarkan Pasal 151 UU 1/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

(saleh)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here