Curhatan Warga Blaru Ditindak Lanjuti Wabup Dan Komisi IV DPR RI Terkait Penambang Arogan 

0
291

Kediri, Faktaperistiwanews.co.id – Polemik Lahan DAS Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri akhirnya ditindak lanjuti oleh Wabup Kediri Dewi Narita Ulfa dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini bidang Pertanian pada Minggu ( 29/8/21 ) yang langsung lakukan Sidak di lokasi DAS Desa Blaru.

 

Dalam kesempatan ini Mbak Dewi sapaan akrab Wakil Bupati Kediri bersama Anggia Ermarini langsung bertatap muka dengan petani warga Blaru mendengarkan langsung curhatan para warga terkait permasalahan yang dialaminya.

Setelah mendengarkan keluh kesah petani Anggia Ermarini menyampaikan kepada awak media, ” Yang jelas saya akan menindak lanjutkan apa yang menjadi keinginan warga, dan saya akan meneruskan ke pihak terkait dan menekankan kepada dinas terkait DAS untuk segera menghentikan dan mencabut ijin penambangan tersebut” ucapnya.

 

Anggia menambahkan, saya akan memperjuangkan petani , yang mana lahan DAS ini memang milik pemerintah tapi boleh dimanfaakan warga sebagai sumber penghidupan, tegasnya.

 

Wabup Dewi Mariya Ulfa menambahkan, saya mendukung apa yang telah disampaikan Bu Anggia dari DPR RI, dan akan memperjuangkan para petani karena saya lihat lahan DAS ini sangat subur dan lahn DAS ini sudah menjadi sumber penghidupan warga, ucap Mbak Dewi.

 

Arifin selaku ketua perkumpulan berkesempatan menyampaikan beberapa hal:

Poin Pertama,

*Alasan Penolakan*

Penambangan Daerah Aliran Sungai (DAS) kali konto sekarang menjadi lahan yang subur dan bisa di tanami berbagai jenis tanaman padi dan palawija yang produktif.

 

Pertanian sejak masa ( era kakek nenek moyang kami) Di DAS Konto merupakan sumber mata pencaharian kami sebagai petani untuk menghidupi keluarga dan membiayai sekolah anak-anak kami Kurang lebih ada 600 KK.

 

Poin kedua:

*Kejanggalan Surat Perizinan PT Gemilang Bumi Sarana*

mempertanyakan Munculnya Surat izin penambangan (IUP) atas nama PT Gemilang Bumi Sarana Nomor: P2T/22/15.02/11/2017 dan mulai beroprasi mulai tahun 2018, tidak ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat terdampak. Akhirnya pihak PT menurunkan alat berat (beckhoe) kemudian masyarakat menolak penambangan tersebut. Ada *pemalsuan data oleh pihak – pihak oknum terkait persyaratan perizinan,* yaitu:

Bentuk surat pernyataan kesepakatan dan ganti rugi lahan (bermatrei) atas nama beberapa warga terdampak. Padahal warga merasa tidak j9membuat surat pernyataan tersebut serta tidak menerima kompensasinya.

Juga Adanya oknum aparat yang justru membela pihak PT dengan menakut-nakuti masyarakat terdampak dengan dalih PT Gemilang Bumi Sarana mengantongi izin resmi dari Dinas Provinsi.

 

Pada tanggal 29 Juli 2021 pihak PT melakukan penambangan dengan alat berat tanpa ada kesepakatan dan ganti rugi tanaman yang dirusak pada 2 petak lahan milik H Sair Dusun Selorejo dan Ibu Siti Dusun Ngampelrejo Desa Blaru. Bahkan pihak PT yang bernama Agustianto mengaku sebagai pengelola galian dengan arogannya mengatakan bahwa lahan tersebut diakui berstatus menjadi milik PT Gemilang Bumi Sarana dan menantang masyarakat disuruh melaporkan kepada pihak kepolisian dan Bupati, sehingga masyarakat menggelar aksi demo ke PT Gemilang dilahan tersebut dan meminta pertanggung jawaban serta keterangan dari Kepala Desa Namun hasilnya nihil .

 

Poin ketiga

*Permohonan Masyarakat* kepada wakil bupati dan DPR RI

1. Dapat memberikan solusi terbaik bagi warga terdampak, dan mencabut ijin PT. Gemilang Bimi Sarana.

2. Bisa menjembatani komunikasi/kerjasama dengan pihak terkait, baik provinsi hingga pusat untuk meninjau ulang kebijakan penambangan, ungkap Arifin.

 

Hudlori selaku pendampingan Paguyuban menyampaikan merasa prihatin atas masalah yang dialami oleh masyarakat terdampak semoga atas kedatangan wakil Bupati dan DPRD RI ini betul2 bisa menjembatani dan mendapatkan solusi terbaik.(bond)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here